Sosialisasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Pemalang

Diposting oleh : User2, Kategori: Hukum

Bagaimana mendekatkan keimigrasian di Indonesia dengan aparat di kecamatan dan desa termasuk unsur Muspika? Inilah yang tergambar saat sejumlah kepala desa dan unsur tripika dari empat kecamatan di wilayah eks kawedanan Randudongkal menghadiri sosialisasi keimigrasian pada kamis, 12 Juli 2012 di Pendapa Kecamatan Randudongkal dengan tema Peran Serta Camat/Kepala Desa dalam Tugas dan Fungsi Keimigrasian. Acara yang diinisiasikan Kantor Imigrasi Pemalang tersebut merupakan upaya mendekatkan kebijakan atau peraturan perundang-undangan keimigrasian kepada publik/masyarakat melalui aparat kecamatan dan desa serta unsur Muspika.

Tingginya apresiasi kegiatan ini ditunjukan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh aparat kecamatan dan desa antara lain masalah visa dan izin tinggal orang asing, status keimigrasian dan kewarganegaraan, prosedur serta biaya pengurusan Paspor RI, fungsi Surat Perjalanan Laksana Paspor WNI, perkawinan campuran di dalam dan di luar negeri, apa saja kewajiban orang asing, hingga apa yang bisa aparat di desa lakukan saat ditengarai orang asing mulai tinggal di wilayahnya. Bahkan salah satu unsur Polsek juga menanyakan bagaimana mekanisme penyelidikan keimigrasian. I. Ismoyo selaku Kepala Kantor Imigrasi Pemalang dalam pengantarnya mengatakan bahwa "keimigrasian secara sadar atau tidak sadar sudah sangatlah dekat dengan sekeliling aparat kecamatan,desa,Polsek, Dansek, dan Koramil. Seperti kedatangan orang asing untuk kunjungan pertemanan, keluarga, kegiatan agama, belajar di pesantren, bisnis dan lainnya. Atau warga di sekitar Eks Kawedanan Radudongkal yang akan bekerja ke luar negeri.Bukan hanya persoalan dokumen perjalanannya saja atau ketenagakerjaanya dalam hal ini, tapi bisa juga perkawinannya dengan warga negara lain. Hal menggambarkan kedekatan keimigrasian Indonesia dengan aparat di kecamatan dan desa". Ditambahkan pula untuk kepedulian dan peran sertanya dalam data kependudukan dan kebenaran identitas warga negara Indonesia di wilayahnya, agar saat memegang dokumen perjalanan terdata secara benar sehingga saat terjadi masalah di luar negeri Pemerintah RI bisa segera memberikan perlindungannya.

Hal sama dengan orang asing, diajak peran serta aparat di kecamatan dan desa untu membantu pemerintah dalam orang asing yang berada dan melakukan kegiatan di semua wilayah Indonesia wajib untuk melaporkan keberadaan dirinya kepada kepala desa dan camat setempat. Hal ini berlaku pula bagi setiap warga negara asing atau penjaminnya, untuk mengingatkan kewajiban memberikan keterangan identitas diri/keluarganya serta melaporkan perubahan status sipil,kewarganegaraan,pekerjaan,penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat, seperti Kantor Imigrasi Pemalang. Â

I.Ismoyo juga menginformasikan agar masyarakat untuk alternatif pengajuan permohonan keimigrasian seperti Paspor RI yang sudah bisa dilayani secara online yaitu melalui www.imigrasi.go.id.

Terkahir mengajak partisipasi aktif aparat di kecamatan dan desa yang dapat juga disampaikan melalui SMS Gateway di nomor 08112622121, tandasnya.


Berita Lainnya