Dirjen Imigrasi Beri Pengarahan Kepada Penyidik Imigrasi di Seluruh Indonesia

Diposting oleh : Super Admin, Kategori: Berita Utama

Waspadai Potensi Pelanggaran Keimigrasian, Dirjen Imigrasi Beri Pengarahan Kepada Penyidik Imigrasi di Seluruh Indonesia

Balikpapan (21/2) – Direktorat Jenderal Imigrasi mengumpulkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia pada “Workshop Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun 2018.” Kegiatan ini diselenggarakan pada Rabu-Jumat (21-23/2) di Balikpapan.

Pada acara tersebut, Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F. Sompie memberikan pengarahan kepada 125 Penyidik Pegawai Negeri Sipil terkait kebijakan keimigrasian terbaru. Hal ini untuk merespon kebijakan Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla dalam mendukung iklim investasi di Indonesia.

Baru-baru ini Pemerintah berencana memperlebar keran bagi investor asing untuk masuk ke Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai instansi yang berwenang dalam Keimigrasian mendukung program-program pemerintah dan proyeksi pembangunan, dimana saat ini sedang dilakukan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk memberikan kemudahan bagi orang asing yang ingin bekerja dan berinvestasi di Indonesia.

Dalam pengarahannya, Dirjen Imigrasi mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan penyederhanaan bisnis proses dan persyaratan pelayanan publik yang sifatnya memberikan kemudahan bagi orang asing untuk masuk ke Indonesia hendaknya tidak menyurutkan semangat Para Penyidik Imigrasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan penindakan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing yang berpotensi mengganggu/ mengancam keamanan negara dan ketertiban umum.

Dengan adanya simplifikasi beberapa peraturan haruslah menjadi tantangan yang hendaknya diantisipasi dan sikapi dengan pelaksanaan kegiatan penegakan hukum terhadap orang asing yang lebih profesional, akuntabel dan transparan sesuai dengan norma dan asas-asas umum yang berlaku dalam proses penegakan hukum di negeri ini.

"Permohonan Vitas dilakukan di Perwakilan dan saat sampai di TPI dikeluarkan Kitas. Tidak harus ke Kanim lagi. Hal ini akan segera diterapkan setelah ada Prepres yang saat ini sedang digarap. Dengan diberlakukannya Perpres ini diharapkan Seksi Wasdakim melakukan kegiatannya sebagaimana mestinya. Penegakan hukum dilakukan dengan Profesional, Prosedural dan Proporsional, "jelas Dirje Imigrasi.


Untuk itu Dirjen Imigrasi berharap kedepan para PPNS harus mampu berperan lebih aktif dan menonjol dalam penanganan permasalahan yang bersinggungan langsung dengan Undang-undang Keimigrasian.

Sebagai narasumber dalam workshop penyidikan yaitu Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktur Pidana pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kepala Koordinasi dan Pengawasan PPNS Polri, dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum( Kejaksaan Agung RI).
(Humas Imigrasi)

workshop gakumkim

 

sumber : imigrasi.go.id


Berita Lainnya