Menkumham Apresiasi Pelaksanaan Seleksi CPNS Kemenkumham

Diposting oleh : Super Admin, Kategori: Berita Utama

Tangerang (17/09) – Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Pemberantasan Pungutan liar (UPP) di Tangerang pada Minggu (17/09). Rakor diikuti pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenkumham baik di Unit Pusat maupun di Kantor Wilayah.

Dalam sambutannya Menkumham banyak menyoroti pelaksanaan seleksi awal Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berlangsung pekan lalu. Menurutnya panitia telah bekerja secara maksimal dan fair dalam menjalankan tugasnya. Hal ini berdasarkan pantaunnya yang mengikuti secara langsung seleksi Computer Assisted Test (CAT) dan Pengukuran tinggi badan.

“ Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, karena Panitia telah bekerja secara fair dan bagus. Dengan peserta yang ratusan ribu dan tanpa gejolak. Semua berjalan, ada masalah langsung di-handle“ ujarnya di hadapan para peserta Rakor.

Sebelumnya Panitia menetapkan bahwa seleksi untuk lulusan sarjana akan dipusatkan di Jakarta dengan alasan menghemat anggaran. Namun karena mendapat masukan dari Ombudsman, maka Panitia secara cepat mengubah skema seleksi tersebut dan dilaksanakan di daerah.

We’re doing fine. Semua berjalan dengan baik. Saya lihat Pak Sekjen berjalan kemana-mana bersama dengan tim memantau seleksi CPNS. Masih ada tahapan besar yang seleksi peserta lulusan SMA seminggu ke depan, saya minta semua melakukannya secara profesional “ tegasnya.

Sementara itu Dirjen Imigrasi yang bertindak selaku narasumber pada diskusi panel menyampaikan materi dengan tema “ Penguatan Pemberantasan Pungli di Jajaran Imigrasi.” Dirjen mengatakan pelayanan keimigrasian saat ini telah menerapkan sistem daring (online)untuk menimalisasi terjadinya pungutan liar.

“Pelayanan paspor dan izin tinggal sekarang sudah online di Kanim-kanim. Untuk paspor sudah online dalam pengambilan nomor antriannya bisa melalui aplikasi android maupun melalui pesan Whatsapp dan website. Sedangkan untuk izin tinggal semua sudah bisa tersambung ke internet. Ini semua merupakan usaha untuk memberantas pungli di Imigrasi” jelasnya.

Ditjen Imigrasi juga menerapkan beberapa kebijakan dalam rangka memberantas pungli antara lain melalui restrukrisasi Sistem Manajemen Informasi Keimigrasian (SIMKIM) yang telah terpasang di 125 Kantor Imigrasi dan 30 Perwakilan RI di luar negeri. Di samping itu juga dilakukan pengawasan internal terhadap pegawai melalui organisasi tata kerja yaitu Bagian Kepegawaian, Seksi Pengamanan Personil, dan Seksi Kepatuhan Internal.

 

sumber : imigrasi.go.id


Berita Lainnya