Diming-imingi Gaji Besar Ke Tiongkok, Banyak WNI Jadi Korban Perdagangan Manusia

Diposting oleh : Super Admin, Kategori: Berita Utama

Beijing (1/8) - Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terus meningkat. Tak terkecuali di Tiongkok. Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia Soegeng Rahardjo menyebut banyak WNI yang menjadi korban perdagangan manusia. 

Soegeng mengungkapkan, ada dua modus operandi yang saat ini marak digunakan. Pertama, pekerja migran Indonesia yang bermasalah di Hong Kong dan tidak memiliki kontrak baru, pergi ke Macau. Kedua, buruh yang pernah bekerja di Taiwan dan Hong Kong, lalu diming-imingilah pekerjaan dengan gaji besar. Akhirnya terjerat dalam perdagangan manusia.

Dua modus tersebut, kata Soegeng, seringkali ditemukan. Namun, sebenarnya yang lebih membahayakan adalah modus prostitusi dan perkawinan. Sebagian besar pekerja Indonesia yang diselundupkan ke Tiongkok menjadi wanita penghibur. Semetara, pekerja pria menjadi buruh kasar di pabrik atau pelabuhan.

”Yang sulit dilindungi itu justru modus tawaran bekerja di spa, kadang-kadang mereka dipaksa disuruh jadi pekerja seks komersial. Kemudian, ada lagi pekerja wanita yang dibawa dan dikawinkan disini. Calonya ada di Indonesia”  katanya.

Malahan, lanjut Soegeng, ada modus baru, sebelumnya pekerja banyak berasal dari Pontianak, muncul sekarang justru dari Jakarta. Perempuan setengah tua yang didatangkan ke Tiongkok untuk kawin. Menurutnya, TPPO diakibatkan dari kemiskinan, tingkat intelektual korban sangat rendah.

“Jadi, masalah ini kompleks tidak semudah yang kita pikirkan. Satu satunya cara adalah tingkat pendidikan harus ditinggikan.  Setelah ini mereka harus diberikan testimoni atau semacam pernyataan agar tidak mudah percaya dengan iming-iming gaji tinggi dan hidup enak” tegasnya.

Soegeng menilai, sanksi yang diterapkan  untuk TPPO sangat sulit diterapkan. Karena, harus membuktikan apakah korban di paksa atau atas kemauannya sendiri. Lebih baik ditingkatkan pencegahannya. 

“Korban ini nggak tahu apa-apa, yang harus dihukum dengan tegas itu ya agen-agen penyalur. Menurut saya lebih baik ditingkatkan pencegahannya” jelasnya.

Selain itu, Soegeng mendukung upaya Dirjen Imigrasi yang melakkan penundan terhadap keluarnya pasport. Dirinya bahkan sangat setuju dengan peraturan deposit minimum Rp 15-20 juta bagi yang ingin membuat pasport. Hal itu, kata dia, bukan untuk menghambat justru untuk mencegah penggunaan passport Indonesia yang sudah diluar kendali. 

Walaupun di negara Timur Tengah ditutup pengiriman pekerja, sudah tapi terus muncul. Selama perdagangan manusia masih menguntungkan, rentan akan tetap terjadi perdagangan orang. 

“Saya sangat senang dengan diketatkannya persyaratan walaupun pasti ada orang tidak senang. Saya mencurigai orang yang tidak senang itu ada anggota dari mereka yang bermasalah. Bukan maksud hanya orang kaya saja yang boleh keluar negeri tetapi mereka yang keluar negeri untuk kegiatan tidak benar sebisa mungkin di tahan” tuturnya.(hms)

sumber : imigrasi.go.id

 


Berita Lainnya