Walikota Medan Buka Sosialisasi Pengawasan Orang Asing terhadap Camat se-Kota Medan

Diposting oleh : Super Admin, Kategori: Berita Utama

 

Sejumlah Camat di Kota Medan mengikuti sosialisasi pengawasan orang asing dan penanganan migran non reguler di Kota Medan, yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan bekerja sama dengan Pemko Medan di Balai Kota Medan, Selasa (22/3) pagi. Kegiatan yang difasilitasi IOM tersebut, dibuka secara resmi oleh Walikota Medan, Drs. Dzulmi Eldin dan Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, Muhammad Diah.

Dalam sambutannya, Walikota Medan, menerangkan, sosialisasi dengan camat di lingkungan Pemko Medan selain untuk memberikan pemahaman dalam mengawasi keberadaan Orang Asing juga dinilai sebagai wadah silahturahmi antara Pemko Medan dengan Kanim Kelas I Khusus Medan terkait masalah keimigrasian dan orang asing.

“Secara geografis, Kota Medan merupakan pintu gerbang bagian utara dari Sumatera, dan menjadi tempat yang cukup strategis. Sebab berada di jalur pelayaran Selat Malaka, sehingga menjadi pintu gerbang kegiatan ekonomi baik domestik maupun mancanegara,” terang Walikota yang  didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Drs. Lilik Bambang Lestari, Kaban Kesbanglinmas, Cheko Ritonga dan perwakilan dari Polresta Medan.

Keberadaan orang asing di Kota Medan cenderung semakin meningkat. Hal itu menunjukan Medan semakin terbuka dan menarik untuk dikunjungi. “Namun dari segi administrasi kependudukan dan catatan sipil, diduga masih relatif banyak yang belum melapor atau mendaftarkan diri ke dinas tersebut. Ketidaktahuan terhadap peraturan tentang administrasi kependudukan menjadi alasan utama hal itu. Untuk itu, Pemko Medan terus melakukan sosialisasi untuk penertiban orang-orang asing tersebut,” sebut Walikota.

Walikota juga mengaku, keberadaan orang asing yang secara ilegal terus masuk ke Medan. Misalnya saja, para pengungsi yang sedang mencari suaka, belum ditangani secara optimal. “Dibutuhkan penanganan yang komprehensif dan terintegrasi diantara lintas sektor yang terkait,” ungkapnya.

untuk itu, pemerintah melalui instansi terkait diharapkan melakukan pengawasan ekstra ketat terhadap keberadaan orang asing khususnya imigran ilegal. Sebab, masih terdapat imigran ilegal yang menyalahi aturan yang berlaku selama dalam tempat penampungan.

Sebagai Cotoh yang disampaikan oleh Camat Medan Tuntungan bahwa di kawasan Panembahan, Deli Tua. Terdapat sejumlah imigran ilegal, umumnya wanita yang bekerja sebagai tukang kusuk di daerah tersebut. Tidak hanya itu saja, ada juga yang melakukan pernikahan dengan warga setempat.

Camat Medan Tuntungan mengaku, keberadaan orang asing khususnya imigran ilegal di wilayahnya dapat berdampak pada ideologi, ekonomi, sosial dan budaya warga setempat. Apalagi, terkait fasilitas yang diperoleh para imigran ilegal kerap menimbulkan kecemburuan sosial.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Drs. Lilik Bambang Lestari sepakat untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan para imigran ilegal tersebut. Namun, dalam pengawasan harus melibatkan pemerintah setempat, seperti Satpol PP maupun petugas kecamatan. “Kita tidak bisa menempatkan petugas setiap saat berjaga di tempat-tempat penampungan imigran ilegal. Sehingga, perlu dilakukan kerjasama untuk melakukan pengawasan,” jelas mantan Kepala Divisi Keimigrasian  Kanwil Jawa Tengah itu.

Sedangkan Camat Medan Selayang, Susanto Lubis, mempertanyakan terkait keberadaan para imigran ilegal tersebut di tempat penampungan. Begitu juga mengenai aktifitas imigran ilegal tersebut, dibenarkan untuk keluar meninggalkan tempat penampungan. “Sampai kapan imigran ilegal ini ditampung di tempat penampungan? Apakah ada batas waktunya?” tanya Susanto

Perwakilan UNHCR, Ardi yang hadir di kegiatan tersebut, mengaku tidak bisa memberi kepastian mengenai keberadaan para imigran ilegal tersebut selama berada di tempat penampungan. Namun, Ardi mengapresiasi Pemerintah Indonesia yang mau menampung keberadaan mereka selama dalam pengungsian. “Bukan mudah untuk menampung orang asing yang tengah bermasalah. Karena itu, UNHCR sangat mengapresiasi sikap Pemerintah Indonesia khususnya Pemko Medan yang mau memberikan kesempatan bagi imigran ilegal untuk menetap sementara,” tukasnya.

Kakanim Kelas I Khusus Medan, Lilik Bambang Lestari, menyebutkan, imigran ilegal dibenarkan untuk keluar masuk dari tempat penampungan. Namun, waktu keluar masuk tersebut ada jam-jam tertentu. “Sesuai dengan aturan, mereka dibenarkan untuk keluar masuk, tapi ada jam-jamnya,” imbuh mantan Kakanim Kelas I Polonia itu.


Berita Lainnya