Gelar Rapat Timpora , Pemko Binjai Minta Imigrasi Bentuk Kantor di Binjai

Diposting oleh : Super Admin, Kategori: Berita Utama

 

Pemerintah Kota Binjai meminta Kementerian Hukum dan HAM segera membangun kantor imigrasi di kota tersebut. Hal itu guna mempermudah masyarakat kota Rambutan tersebut untuk melakukan pengurusan paspor maupun jasa keimigrasian.

Hal itu dikatakan Walikota Binjai, H. M. Idaman. SH. M.Si, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Binjai, H. Elyuzar Siregar, SH. M.Hum, saat membuka pelaksanaan rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kota Binjai bersama Kadiv Imigrasi Kemenkumham Sumut, Muhammad Diah, didampingi Kepala Kantor Imigrasi  Kelas I Khusus Medan, Lilik Bambang Lestari, di aula Pemko Binjai, Rabu (16/3) siang.

“Pemko Binjai menyambut baik pelaksaan tim pora di Kota Binjai. Ini perlu dilakukan untuk menjaga dan mendukung stabilitas pembangunan di daerah. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, perlu dibentuk tim pengawasan orang asing untuk mencegah dan melakukan pengawasan terhadap keberadaan orang asing di daerah,” jelas Elyuzar.

Diakui Elyuzar, Pemko Binjai terus berbenah untuk menjadi daerah kawasan wisata khususnya terhadap orang asing. Pemko Binjai tengah menyiapkan lahan yang nantinya akan dijadikan kebun sebagai daya tarik wisatawan. “Dengan perkembangan tersebut, perlu dilakukan kordinasi dengan stake holder terkait, seperti Imigrasi dan instansi lainnya. Pengawasan orang asing perlu diperketat agar orang asing tidak melakukan pelanggaran khususnya pelanggaran keimigrasian maupun tindak pidana lainnya,” imbuh Elyuzar.

Apalagi, kata Elyuzar, belakangan ini semakin marak kejahatan internasional, seperti cyber crime dan narkotika. Dimana, para pelakunya kebanyakan berasal dari luar negeri. “Seiring hal itu, tidak tertutup kemungkinan, Binjai bakal dilirik orang asing dan melakukan pelanggaran di kota ini. Keberadaan MEA juga sudah memberikan dampak kelonggaran terhadap barang maupun jasa serta orang di wilayah ASEAN untuk keluar-masuk secara bebas,” terangnya.

Buntut dari MEA tersebut, sambungnya, membuat mobilitas orang asing yang melakukan beragam kegiatan di Indonesia perlu mendapat perhatian antar institusi terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. “Perizinan orang asing juga perlu dibatasi bila kehadirannya orang asing tersebut tidak memberikan  dampak positif bagi Negara,” imbuhnya seraya meminta perlu dilakukan sinergitas dan penyamaan visi misi terhadap pengawasan kegiatan orang asing di Indonesia.

Selain membentuk Tim pora sebagai wadah komunikasi antar aparat pemerintah dalam rangka pengawasan orang asing, Elyuzar, juga meminta Kementerian Hukum dan HAM segera membentuk kantor imigrasi di Kota Binjai, setidak-tidaknya Unit Layanan Paspor. “Kita tidak menampik, antusiasme masyarakat Binjai untuk melakukan pengurusan paspor untuk berpergian ke luar negeri cukup tinggi. Dan saat ini, kalau mau mengurus paspor harus pergi ke Medan. Kalau ada disini, kan bisa membantu dan mempermudah masyarakat,” ujar Elyuzar seraya mengaku akan memberikan fasilitas gedung pendukung guna terlaksananya pembentukan Kantor Imigrasi maupun ULP di Binjai.

Sementara Kepala BNN Kota Binjai, AKBP Syahwan Khayat, mendukung terbentuknya kantor imigrasi di Kota Binjai. Dimana, Binjai merupakan kota transit bila orang asing hendak melakukan wisata ke daerah Bahorok maupun daerah lainnya di Langkat. “Perubahan zaman menuntut utk membuka kepada dunia luar. Saat ini, pemerintah tengah melaksanakan program pembangunan akses Kereta Api dan jalan tol di daerah Binjai. Tentu hal ini menunjukan Binjai mempunyai daya tarik luar biasa. Dari sisi fasilitas umum, Binjai juga akan berbenah melakukan pembangunan hotel-hotel. Dengan wacana tersebut, tentu membutuhkan imigrasi sebagai penangkal dari orang-orang asing yang tidak diinginkan. Tidak tertutup kemungkinan akan banyak wisatawan. Keberadaan kantor imigrasi di Binjai diharapkan dapat memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap keberadaan orang asing tersebut,” imbuhnya.

Sedangkan Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, Muhammad Diah, berjanji akan segera menyampaikan permohonan Pemko Binjai tersebut kepada pimpinannya. Namun, dia menerangkan, setiap tahunnya, Kemenkumham memang membangun 5 ULP yang tersebar di Indonesia. “Karena keterbatasan anggaran, setiap tahun kita hanya membangun 5 ULP. Tahun 2016, akan dibangun di Tebing Tinggi sesuai permintaan Walikota-nya. Insya Allah, tahun 2017, usulan Pemko Binjai dapat direalisasikan,” sebutnya.

Usai mengikuti rapat tersebut, Sekda Binjai, Elyuzar, membawa rombongan Imigrasi melihat kondisi bangunan yang akan digunakan sebagai kantor imigrasi bila disetujui Menteri Hukum dan HAM. Melihat kondisi bangunan,  Mereka mengaku bangunan tersebut sangat layak digunakan sebagai kantor imigrasi.


Berita Lainnya