Menteri Hukum dan HAM RI Apresiasi Pengungkapan Perkara Pidana Keimigrasian Meningkat

Diposting oleh : Super Admin, Kategori: Berita Utama

Seluruh pegawai di jajaran Imigrasi diajak untuk mengutamakan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, sinergi, transparan dan inovatif  (PASTI) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Utara, , yang bertindak sebagai inspektur upacara pada Upacara Peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-66 Tahun 2016, saat membacakan amanat Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly, di halaman Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016  .

Peringatan hari Bhakti yang bertema “Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian yang BerkePASTIan”, harus mampu menjadi kekuatan setiap insan imigrasi dalam mewujudkan cita-cita dalam rangka memberikan pelayanan di bidang  keimigrasian, menjaga kedaulatan negara, melakukan penegakan hukum dan sebagai fasilitator pembangunan yang mensejahterakan masyarakat.

“Berbagai program telah disusun Direktorat Jenderal Imigrasi pada tahun 2016, antara lain, penyempurnaan sistem infomasi manajemen keimigrasian, peningkatan sumber daya manusia, penguatan tim PORA, penguatan penegakan hukum, penguatan jaringan intelijen keimigrasian, penguatan kerjasama antara kementerian/lembaga dan perbatasan negara, serta peningkatan pengawasan penerbitan paspor, visa dan izin tinggal,

 pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Imigrasi dan jajaran telah menyelesaikan 288 perkara pidana keimigrasian, 2.508 orang asing dikenakan sanksi tindakan administrative, dan 700 orang asing dideportasi.

“Terjadi peningkatan yang sangat signifikan dalam penegakan hukum melalui pro justitia. Dimana pada tahun 2014, hanya 54 berkas perkara keimigrasian yang dapat diselesaikan.terkait dengan hal tersebut Menteri Hukum dan Ham  memberikan apresiasi yang tinggi terhadap jerih payah seluruh jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penegakan hukum Keimigrasian.

Selain penegakan hukum, Menteri Hukum dan HAM RI juga mengingatkan pegawai Imigrasi untuk senantiasa meningkatkan pelayanan publik di bidang Keimigrasian. dan berinovasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang berpedoman pada asas-asas pelayanan publik.

Menteri Hukum dan HAM RI sangat bangga dengan terbentuknya 5 Unit Layanan Paspor ( ULP ) yaitu ULP Kanim kelas I Khusus Medan, Kanim Kelas I Tangerang, Kanim Kelas I Semarang, Kanim Kelas I Banjarmasin dan Kanim Kelas I Makasar  yang merupakan terobosan dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memecah konsentrasi permohonan paspor pada satu titik. Pembemtukan ULP ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan dan panjangnya antrian permohonan paspor di kantor-kantor Imigrasi.

Pada Upacara Peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-66 Tahun 2016, Kanim Kelas I Khusus Medan dan Kanim Kelas I Polonia  melakukan penandatanganan  Nota Kesepahaman dengan Kejaksaan Negeri Medan. Sementara Kantor Imigrasi Kelas II Belawan dengan Kejaksaan Negeri Belawan.Nota Kesepahaman tersebut  terkait Penegakan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara .

 

 


Berita Lainnya