Orang Asing dari 75 Negara Ini Bebas Visa Untuk Wisata ke Indonesia

Diposting oleh : Super Admin, Kategori: Berita Utama

Jakarta (08/10) – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan (18/09) lalu. Dalam Perpres yang terbaru, sebanyak 75 negara dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan untuk keperluan wisata ke Indonesia. Mereka diberikan izin tinggal kunjungan selama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang.

75 negara tersebut adalah: Afrika Selatan, Aljazair, Amerika Serikat, Angola, Argentina, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belanda, Belarusia, Belgia, Bulgaria, Ceko, Denmark, Dominika, Estonia, Fiji, Finlandia, Ghana, Hongaria, India, Inggris, Irlandia, Islandia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Kazakhstan, Kirgistan, Kroasia, Korea Selatan, Kuwait, Latvia, Lebanon, Liechtenstein, Lithuania, Luxemburg, Maladewa, Malta, Meksiko, Mesir, Monako, Norwegia, Oman, Panama, Papua New Guinea, Perancis, Polandia, Portugal, Qatar, Republik Rakyat Tiongkok, Rumania, Rusia, San Marino, Saudi Arabia, Selandia Baru, Seychelles, Siprus, Slovakia , Slovenia, Spanyol, Suriname, Swedia, Swiss, Taiwan, Tanzania, Timor Leste, Tunisia, Turki, Uni Emirat Arab, Vatikan, Venezuela, Yordania dan Yunani.

Bebas Visa Kunjungan Wisata diberikan, selama warga dari 75 negara di atas keluar dan masuk dari Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah ditentukan, di antaranya: Bandar Udara Soekarno Hatta - Tangerang, Ngurah Rai - Bali, Kuala Namu – Medan, Juanda – Surabaya, Hang Nadim – Batam serta Pelabuhan Laut Sri Bintan, Sekupang, Batam Center dan Tanjung Uban di Kepulauan Riau.

Walaupun Perpes Nomor 104 tahun 2015 telah diberlakukan, fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat yang diberikan kepada 15 negara dan pemerintah wilayah administratif khusus dari negara tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011 dinyatakan tetap berlaku. 

 

sumber : imigrasi.go.id


Berita Lainnya